Syarat Menikah di KUA

Mau Menikah, Tapi bingung apa aja syarat syarat nikah secara hukum?

Tenang saja karena di artikel ini saya akan membahas tentang syarat syarat menikah.

Yang pertama kita lakukan adalah mengusus di KUA. Apa itu KUA?

Kantor Urusan Agama (disingkat: KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Fungsi KUA

• Dalam melaksanakan tugasnya, maka Kantor Urusan berfungsi sebagai:
• Penyelenggara statistik dan dokumentasi.
• Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.
• Pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERSYARATAN NIKAH DI KUA

Bagi masyarakat atau pasangan yang akan melangsungkan pernikahan ada beberapa persiapan yang harus disiapkan atau di lakukan sebagai berikut :

Syarat syarat persiapan pendahuluan :

1. Setiap calon mempelai harus saling siap akan menikah, pasangan harus saling cinta/setuju akan pernikahan yang dilangsungkan.

Persetujuan dari kedua orang tua juga menjadi penentu dalam syarat syarat pernikahan. Ini akan menjadi kaitan dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun, sebagai syarat syarat izin menikah.

2. Kedua calon mempelai berusaha pikirkan apakah ada halangan perkawinan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai hukum. (Untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan).

3. Calon mempelai harus mempelajari tentang pengetahuan pembinaan rumah tangga hak dan kewajiban suami istri, supaya kelak kalau sudah menikah mengerti apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

A. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.

Pemberitahuan Kehendak Nikah berisi data tentang nama kedua calon mempelai, hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah, data mahar/maskawin dan tempat pelaksanaan upacara akad nikah (di Balai Nikah/Kantor atau di rumah calon mempelai, masjid gedung dll). Pemberitahuan Kehendak Nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai, wali (orang tua) atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan :

I. Perkawinan Sesama WNI (Warga Negara Indonesia)

1. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) dari calon Penganten, masing masing 1 (satu) lembar.

2. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai bernilai minimal Rp.6000,- (enam ribu rupiah) diketahui RT, RW dan Lurah setempat dari masing masing tempat calon penganten.

3. Surat keterangan untuk nikah dari Kelurahan setempat yaitu Model N1, N2, N4, baik calon Suami maupun calon Istri.

4. Pas photo calon penganten ukuran 2×3 =3 lembar, 4×6 =1 lembar , bagi anggota ABRI berpakaian dinas.

5. Bagi yang berstatus duda/janda harus melampirkan Surat Talak/Akta Cerai dari

Pengadilan Agama, jika Duda/Janda meninggal harus ada surat kematian dan surat. Model N6 dari Lurah setempat.

6.Harus ada izin/Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi :

-Calon Penganten Laki-laki yang umurnya kurang dari 19 tahun

-Calon penganten Perempuan yang umurnya kurang dari 16 tahun

-Laki-laki yang mau berpoligami.

7. Ijin Orang Tua (Model N5) bagi caten yang umurnya kurang dari 21 tahun baik

caten laki-laki/perempuan.

8. Rekomendasi Nikah dari KUA setempat.

9. Bagi anggota TNI/POLRI dan Sipil TNI/POLRI harus ada Izin Kawin dari Pejabat

Atasan/Komandan.

10. Bagi caten yang akan melangsungkan pernikahan ke luar wilayah Kecamatan

harus ada Surat Rekomendasi Nikah dari KUA.

11. Kedua caten mendaftarkan diri ke KUA sekurang-kurangnya 10

(sepuluh) hari kerja dari waktu melangsungkan Pernikahan. Apabila kurang dari 10

(sepuluh) hari kerja, harus melampirkan surat Dispensasi Nikah dari Camat

12. Bagi WNI keturunan, selain syarat-syarat tersebut dalam poin 1 s/d 10 harus

melampirkan foto copy Akte kelahiran dan status kewarganegaraannya (K1).

13. Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa bagi mereka yang tidak

mampu.

II. Perkawinan Campuran ( WNI & WNA)

1. Akte Kelahiran

2. Surat tanda melapor diri (STMD) dari kepolisian

3. Surat Keterangan Model K II dari Dinas Kependudukan (bagi yang menetap lebih dari satu tahun)

4. Tanda lunas pajak bangsa asing (bagi yang menetap lebih dari satu tahun)

5. Keterangan izin masuk sementara (KIMS) dari Kantor Imigrasi

6. Foto Copy PasPort

7. Surat Keterangan dari Kedutaan/perwakilan Diplomatik yang bersangkutan.

8. Semua surat-surat yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

B. Pemeriksaan Nikah

PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa berkas –berkas yang ada apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan adanya kekurangan tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikahnya yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB).

Jika calon suami/istri atau wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah KUA Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh PPN yang mewilayahi tempat tinggalnya. Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan surat penolakan beserta alasannya. Setelah pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat maka calon suami, calon istri dan wali nikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah. Setelah itu yang bersangkutan membayar biaya administrasi pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah persyaratan dipenuhi PPN mengumumkan kehendak nikah (model NC) pada papan pengumuman di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau 10 hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam psl 3 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting misalnya salah seorang calon mempelai akan segera bertugas keluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon

dispensasi kepada Camat selanjutnya Camat atas nama Walikota/Bupati memberikan dispensasi.

D. Pelaksanaan Akad Nikah

1.Pelaksanaan Upacara Akad Nikah :

* di Balai Nikah/Kantor

* di Luar Balai Nikah : rumah calon mempelai, masjid atau gedung dll.

2.Pemeriksaan Ulang :

Sebelum pelaksanaan upacara akad nikah PPN /Penghulu terlebih dahulu memeriksa/mengadakan pengecekan ulang persyaratan nikah dan administrasinya kepada kedua calon pengantin dan walinya untuk melengkapi kolom yang belum terisi pada waktu pemeriksaan awal di kantor atau apabila ada perubahan data dari hasil pemeriksaan awal. Setelah itu PPN/ Penghulu menetapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

3. Pemberian izin

Sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan dianjurkan bagi ayah untuk meminta izin kepada anaknya yang masih gadis atau anak terlebih dahulu minta/memberikan izin kepada ayah atau wali, dan keharusan bagi ayah meminta izin kepada anaknya untuk menikahkan bila anak Berstatus janda.

4. Pembacaan khutbah nikah

Sebelum pelaksanaan ijab qobul sebagaimana lazimnya upacara akad nikah bisa didahului dengan pembacaan khutbah nikah, pembacaan istighfar dan dua kalimat syahadat

5.Akad Nikah /Ijab Qobul

6.Pelaksanaan ijab qobul

dilaksanakan sendiri oleh wali nikahnya terhadap calon mempelai pria, namun apabila karena sesuatu hal wali nikah/calon mempelai pria dapat

mewakilkan kepada orang lain yang ditunjuk olehnya.

7.Penandatanganan Akta Nikah

Penandatanganan Akta Nikah kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan PPN yang menghadiri akad nikah.

8.Pembacaan Ta’lik Talak

9.Penandatanganan ikrar Ta’lik Talak

10.Penyerahan maskawin/mahar

11.Penyerahan Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah.

12.Nasihat perkawinan

13.Do’a penutup.

Demikian syarat syarat pernikahan di KUA, semoga bermanfaat bagi pasangan yang mau menikah.

Tag : syarat syarat menikah, apa yang harus di urus di KUA, syarat nikah terbaru 2017,syarat nikah 2018