web stats

Penggunaan Transaksi Dengan Mata Uang Virtual di Indonesia Bisa Kena Sanksi

0

Bank Indonesia, Bank Sentral Indonesia, kembali menegaskan bahwa pihaknya akan memberi sanksi kepada operator sistem pembayaran dan operator teknologi keuangan di Indonesia (baik bank maupun lembaga non-bank) yang memfasilitasi transaksi menggunakan mata uang virtual, seperti Bitcoin, Ethereal, Dash, Litecoin dan Ripple (biasa disebut cryptocurrencies).

Eni Panggabean, Kepala Bagian Kebijakan dan Monitoring Sistem Pembayaran Bank Indonesia, mengatakan mata uang virtual tidak dikenali sebagai instrumen pembayaran yang sah atau sah di Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Pelaksanaan Pengolahan Transaksi Pembayaran serta Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Keuangan.

Dengan demikian, mata uang virtual adalah instrumen pembayaran terlarang di Indonesia. Mereka yang melanggar peraturan Bank Indonesia dapat mengharapkan sanksi berat. Sanksi meliputi denda atau hilangnya izin operasi.

Bank Indonesia menentang penggunaan mata uang virtual karena merupakan urusan berisiko dan spekulatif mengingat itu semua tidak adanya orang yang bertanggung jawab, tidak ada administrator yang benar-benar resmi, kemudian tidak adanya aset yang mendasari harga mata uang virtual, sementara itu juga nilai perdagangan sangatlah fluktuatif.

Ini menyiratkan bahwa Cryptocurrencies sangat rentan pada risiko Bubble atau gelembung, dan dapat lebih mudah digunakan untuk tujuan pencucian uang atau pendanaan aktivitas teroris, sehingga berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia. Apalagi penggunaan mata uang virtual merongrong kedaulatan rupiah Indonesia di dalam wilayah Indonesia.

Bank sentral Indonesia mengatakan operator sistem pembayaran meliputi principal, electronic wallet operator, payment gateway operator, final settlement operator, issuer, acquirer, clearing operator, switching operator and money transfer operator.

About Author

Leave A Reply